Pengaduan Gratifikasi
Dapat Gratifikasi !? Laporkan !!!
DisiniGratifikasi
Melaksanakan arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya.
Pengertian Gratifikasi berdasarkan penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pelapor
Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Parepare.
Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Parepare
Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Parepare bertugas untuk mefasilitasi pelaporan gratifikasi yang dibuat oleh Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Parepare, dimana Tim Pengendalian Gratifikasi akan meneruskan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Tim Pengendalian Gratifikasi.
Repost by www.pn-parepare.go.id